PANYABUNGAN, Mandailingpos — Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (20/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Miftahul Falah. Turut hadir Pj Sekda Afrizal Nasution, Asisten I M. Sahnan Pasaribu, para kepala OPD, dan kepala bidang di lingkungan Pemkab Madina.
Dalam sambutannya, Saipullah mengapresiasi saran dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi terhadap RAPBD 2027.
“Pandangan fraksi bukan hanya masukan, tapi merupakan energi positif untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan Madina Maju dan Madani,” kata Saipullah.
Ia mengakui jawaban yang disampaikan belum mencakup seluruh pertanyaan fraksi karena banyaknya saran dan pendapat yang masuk.
“Perkenankan kami menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis. Untuk materi yang bersifat teknis dan memerlukan pembahasan lebih lanjut, kiranya dapat dibahas pada rapat selanjutnya antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujarnya.
Beberapa hal strategis yang disampaikan Bupati di antaranya pengalokasian gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pemberian insentif bagi guru MDTA, guru pondok pesantren, bilal mayit, nazir, dan imam masjid.
Di bidang ketenagakerjaan, Pemkab Madina menjalin kesepakatan dengan pihak Indomaret untuk menggelar job fair bagi empat gerai baru yang akan beroperasi di Madina.

“Yang mewajibkan calon karyawan merupakan penduduk Kabupaten Mandailing Natal,” kata Saipullah.
Terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027, Pemkab Madina berencana melakukan optimalisasi melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah, pemanfaatan aset, serta digitalisasi pemungutan.
Pemkab Madina juga berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas.
“Dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan sehingga teridentifikasi permasalahan untuk memberikan solusi terbaik menuju pelayanan kesehatan yang layak, cepat, ramah, dan bermartabat,” ujar bupati.
Untuk infrastruktur, khususnya jalan, Pemkab Madina akan memprioritaskan peningkatan ruas jalan di daerah terpencil dan wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan serta manfaat paling besar bagi masyarakat.
“Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengusulkan pembangunan infrastruktur ini ke pemerintah pusat,” tambah Saipullah.
Di akhir sambutannya, Saipullah berharap RAPBD yang diajukan dapat dibahas DPRD bersama TAPD. Ia juga menegaskan agar kepala OPD mematuhi Surat Bupati Nomor 900/3211/BPKAD/2026 tentang larangan meninggalkan tempat dan berperan aktif dalam rapat-rapat selanjutnya
Reporter ; Rls/ Eff



















