JAKARTA, Mandailingpos – Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat pemerintah pusat.
Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono.
Rakornas TPAKD menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan akses keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Menurutnya, pembentukan kelembagaan tersebut merupakan pencapaian yang patut dihargai.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” kata Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun serta memperkuat kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Friderica menyebutkan, hingga 2026 terdapat 552 TPAKD yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ungkapnya.
Ia juga melaporkan bahwa tingkat literasi keuangan pada 2026 mencapai 69 persen, sedangkan inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Capaian inklusi keuangan tersebut disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
Kehadiran Bupati Madina dalam Rakornas tersebut menjadi bagian dari partisipasi pemerintah daerah dalam koordinasi nasional untuk memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Reporter : Rls
