PANYABUNGAN, Mandailing Pos – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), H. Aswin Parinduri, S.H., M.H., menuntaskan kegiatan reses I masa sidang III tahun 2026/2027 di daerah pemilihan (Dapil) Sumut VII yang meliputi wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Infrastruktur jalan menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Kegiatan reses yang berlangsung pada 21–30 September 2026 tersebut dilaksanakan di 10 titik yang tersebar di empat kabupaten, yakni Padang Lawas, Padang Lawas Utara (Paluta), Mandailing Natal (Madina), dan Tapanuli Selatan (Tapsel).
Dalam setiap kunjungan, Aswin bersama rombongan disambut antusias oleh masyarakat dan tokoh setempat. Ratusan warga menghadiri sejumlah pertemuan untuk menyampaikan keluhan, usulan, serta kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing.
Masyarakat berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan diperjuangkan melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya.
Sepuluh Titik Reses di Empat Kabupaten
Pada titik pertama, reses dipusatkan di kompleks Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan. Dalam pertemuan itu, Aswin berdialog dengan masyarakat dari sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Barumun.
Titik kedua berlangsung di halaman Bagas Godang Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru, dengan melibatkan masyarakat dari wilayah sekitar.
Selanjutnya, Aswin menyerap aspirasi warga di Desa Sipaho dan Desa Hiteurat, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara.
Di Kabupaten Mandailing Natal, reses dilaksanakan di Desa Malintang Julu, Kecamatan Bukit Malintang, dan Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara.
Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Selatan, Aswin mengunjungi masyarakat di wilayah Bukkas Malombu dan Lingkungan V Aek Sabatang Menek, Kelurahan Rianiate, Kecamatan Angkola Sangkunur.
Kunjungan ke Aek Sabatang Menek menjadi salah satu tantangan tersendiri karena lokasi tersebut berada di wilayah pedalaman dengan akses jalan yang terbatas.
Untuk mencapai lokasi, rombongan harus menggunakan kendaraan roda empat berpenggerak ganda karena kondisi jalan berbatu, berlumpur, serta memiliki tanjakan dan turunan terjal. Rombongan juga harus melewati sungai dan jembatan yang kondisinya memprihatinkan.
Dua titik terakhir berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni Balairung Pasar Simangambat dan Desa Sidapdap Simanosor, Kecamatan Saipar Dolok Hole.
Infrastruktur Jalan Menjadi Aspirasi Utama
Aswin mengatakan, reses bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk pertanggungjawaban wakil rakyat kepada masyarakat yang diwakilinya.
Menurut dia, reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk melihat langsung kondisi masyarakat, mendengarkan keluhan, serta menghimpun aspirasi yang selanjutnya dibawa ke lembaga legislatif.
“Alhamdulillah, banyak aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat kepada saya. Persoalan yang paling menonjol adalah infrastruktur jalan, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten,” ujar Aswin, Sabtu (3/10/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat mengapresiasi pembangunan jalan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, warga berharap peningkatan dan perbaikan infrastruktur tersebut terus dilanjutkan karena jalan merupakan akses utama untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan perekonomian masyarakat.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah peningkatan ruas jalan Sipirok–Arse–Saipar Dolok Hole yang diharapkan dapat tersambung hingga Padang Lawas Utara.
Masyarakat juga meminta perbaikan ruas jalan Sibuhuan–Sosopan hingga Aek Godang yang mengalami kerusakan akibat longsor, badan jalan amblas, serta gerusan air hujan.
Selain itu, warga mengusulkan penuntasan pembukaan jalan penghubung Kabupaten Mandailing Natal dan Padang Lawas Utara, khususnya jalur Pagur–Hapung.
Menurut Aswin, apabila jalur tersebut dapat tersambung dan dikembangkan sesuai kewenangan pemerintah, akses antardaerah akan semakin mudah. Jalur itu juga berpotensi memangkas waktu tempuh, memperlancar distribusi hasil perkebunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah dataran tinggi.
Usulan Jalan Desa hingga Fasilitas Pendidikan
Selain jalan provinsi, masyarakat turut menyampaikan aspirasi mengenai perbaikan jalan kabupaten, jalan penghubung antardesa, serta akses menuju perkampungan di wilayah pedalaman.
Warga juga mengusulkan pembangunan jaringan listrik PLN, lampu jalan desa, sarana air bersih, jalan rabat beton, serta fasilitas pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu (pustu) dan puskesmas.
Aspirasi lainnya meliputi pembangunan tanggul penahan banjir, jembatan menuju lahan pertanian, pendirian unit sekolah baru (USB) SMA atau SMK negeri, bantuan pembangunan rumah ibadah, serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
Di bidang pendidikan, masyarakat meminta dukungan beasiswa bagi mahasiswa melalui APBD maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Warga juga mengusulkan bantuan bagi guru madrasah dan dukungan modal untuk usaha peternakan.
Sementara itu, di sektor pertanian dan perkebunan, warga menghadapi sejumlah kendala, antara lain kelangkaan pupuk bersubsidi, minimnya jalan produksi atau jalan usaha tani, serta kondisi jaringan irigasi yang rusak atau masih menggunakan sistem tradisional.
Aswin menilai berbagai aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai pembagian kewenangan masing-masing.
Dorong Penguatan Ekonomi dan Peran Pemuda
Dalam setiap pertemuan, Aswin yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut mengajak masyarakat membangun daerah melalui semangat kebersamaan dan partisipasi dalam kehidupan demokrasi.
Ia juga mendorong hilirisasi hasil pertanian, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.
Kepada kalangan pemuda, Aswin berpesan agar terus meningkatkan pendidikan, memperkuat akhlak, berani berwirausaha, mengikuti perkembangan teknologi, dan menjauhi narkoba.
Ia menegaskan akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta memperjuangkan aspirasi sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
“Kalau aspirasi itu menjadi kewenangan kabupaten, tentu akan kami koordinasikan dengan rekan-rekan di DPRD kabupaten. Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi akan kami perjuangkan melalui DPRD Sumatera Utara sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Aswin berharap hasil reses tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan, sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah Tabagsel dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas.
Reporter: Munir Lubis
