MUI Madina Desak Bupati Tertibkan Tempat Maksiat, Narkoba, Miras, dan Judi

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Oplus_131072

PANYABUNGAN, Mandailingpos — Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Kabupaten Mandailing Natal mendesak Bupati Mandailing Natal untuk segera menertibkan dan memberantas kembali tempat-tempat maksiat, narkoba, minuman keras, dan perjudian yang dinilai kembali marak di daerah itu.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi DP MUI Madina tertanggal 12 Mei 2026 yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal. Hal itu dikatakan Sekretaris Umum MUI Madina, H. Ahmad Zainul Khobir Batubara, Minggu (15/11/2026).

Dalam suratnya, MUI Madina menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat saat ini. Sejumlah penyakit masyarakat dinilai kembali marak dan bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun persoalan yang menjadi perhatian serius MUI antara lain kembali beroperasinya kafe-kafe yang diduga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas maksiat, termasuk kafe yang sebelumnya telah ditertibkan pemerintah namun kini kembali beroperasi.

Selain itu, maraknya tempat hiburan malam dan kafe yang berpotensi menjadi lokasi perbuatan maksiat, termasuk aktivitas perempuan yang diduga mengarah pada praktik prostitusi atau perilaku menyimpang lainnya.

BACA JUGA:  Dukung Program Asta Cita, Polres Madina Gandeng Perusahaan Swasta

MUI juga menyoroti peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang masih mengancam generasi muda, maraknya penjualan dan konsumsi minuman keras termasuk di kedai-kedai tuak, serta meningkatnya praktik perjudian, khususnya judi online, yang dinilai telah merusak ekonomi keluarga, moral masyarakat, dan masa depan generasi muda.

MUI mengingatkan, pada 31 Desember 2025 telah dilaksanakan kesepakatan bersama dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat, kemaksiatan, dan narkoba yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, MUI, serta para alim ulama.

Kesepakatan itu merupakan wujud komitmen bersama untuk menjaga Mandailing Natal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat yang religius.

Namun, berdasarkan berbagai informasi dan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat, aktivitas tersebut saat ini kembali marak. Bahkan, tempat-tempat yang sebelumnya telah ditertibkan dan ditutup diduga kembali beroperasi.

MUI Madina juga  memohon kepada Bupati Mandailing Natal agar memerintahkan instansi terkait untuk segera melakukan penertiban dan menutup kembali kafe serta tempat usaha yang terbukti digunakan sebagai sarana kemaksiatan dan melanggar peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:  MUI Madina Hadir di Silaturahmi dan Buka Bersama Kapolres

MUI juga meminta Bupati bersama Kapolres Madina meningkatkan pemberantasan narkoba, peredaran minuman keras, perjudian online, dan berbagai bentuk penyakit masyarakat lainnya.

Selain itu, MUI berharap agar tim terpadu pemberantasan penyakit masyarakat diaktifkan kembali dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, MUI, alim ulama, tokoh adat, dan elemen masyarakat.

MUI juga meminta pemantauan dan pengawasan berkelanjutan terhadap tempat-tempat yang telah ditertibkan agar tidak kembali beroperasi setelah penindakan, serta pembinaan terhadap masyarakat, khususnya generasi muda dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

MUI berharap pelanggaran ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu, demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kehormatan daerah.

Dalam surat tersebut, MUI Madina berharap persoalan ini mendapat perhatian dan tindakan nyata dari Pemerintah Daerah bersama Kapolres Madina.

MUI juga mengingatkan agar persoalan ini segera ditangani secara terpadu dan berkesinambungan. Jangan sampai para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat mengambil langkah sendiri untuk melakukan penertiban karena merasa keresahan mereka tidak mendapat respons yang memadai dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

BACA JUGA:  Pemkab Madina Terima DBH Rp 24 Miliar dari Pemprovsu

MUI menegaskan, pemberantasan kemaksiatan harus dilakukan melalui koordinasi, pendekatan persuasif, pembinaan keagamaan, serta penegakan hukum oleh pihak yang berwenang, sehingga tidak menimbulkan konflik dan gangguan keamanan di tengah masyarakat.

“Kami percaya Bapak Bupati bersama Kapolres Mandailing Natal memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga marwah dan kehormatan daerah yang kita cintai ini,” tulis MUI dalam surat tersebut.

Surat itu ditandatangani Ketua Umum DP MUI Madina, H. Muhammad Nasir,  dan Sekretaris Umum, H. Ahmad Zainul Khobir.

Sebagaimana semangat dan komitmen bersama, MUI menegaskan Mandailing Natal harus menjadi daerah yang religius, bermartabat, bebas dari narkoba, perjudian, minuman keras, dan berbagai bentuk kemaksiatan.

Reporter ; Lokot Husda Lubis 

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!