PANYABUNGAN, Mandailingpos — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menegaskan telah terlibat aktif dalam upaya penertiban kafe, tempat hiburan malam, narkoba, dan penyakit masyarakat, jauh sebelum aksi penyampaian aspirasi LSM Buruh Sergap di kantornya, Selasa (10/11/2026).
Penegasan itu disampaikan menyusul tuntutan massa yang meminta MUI bersikap lebih tegas terhadap maraknya kafe dan hiburan malam di Madina.
Sekretaris Umum MUI Madina, H. Ahmad Zainul Khobir, mengatakan MUI menjalankan fungsi keagamaan, dakwah, pembinaan umat, serta pemberian nasihat dan rekomendasi moral. Sementara kewenangan eksekutorial untuk menyegel dan menutup tempat usaha berada pada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“MUI tentu menghargai setiap aspirasi masyarakat. Kita berharap persoalan ini tidak hanya berhenti pada penyampaian tuntutan, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah nyata,” ujar Ketua Umum MUI Madina, H. Muhammad Nasir Nasution yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah.
Terlibat Penyegelan Dua Kafe pada 2025
Rekam jejak keterlibatan MUI terlihat dalam operasi penertiban dan penyegelan dua lokasi hiburan malam pada 6 Agustus 2025. Saat itu, Satpol PP Madina bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait menyegel UD Al Barokah atau Kafe Masrin dan Kafe Tio.
Dalam operasi tersebut, MUI Madina tercatat sebagai salah satu unsur yang dilibatkan bersama Kodim 0212/TS, Polres Madina, Subdenpom, BNNK Madina, dan sejumlah organisasi perangkat daerah.
Kesepakatan Bersama Forkopimda
Selain operasi penertiban, MUI juga mendorong kesepakatan bersama pemerintah daerah dan unsur masyarakat untuk memberantas penyakit masyarakat.
Pada Rabu, 31 Desember 2025, MUI bersama Forkopimda Madina menggelar silaturahmi ulama di Aula Hotel Rindang, Kelurahan Dalan Lidang, Panyabungan. Kegiatan bertajuk “Sinergi Ulama, Umara dan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar di Mandailing Natal” itu menghadirkan Bupati Madina H. Saipullah Nasution dan Dr. Zulkarnain Nasution sebagai narasumber.
Pertemuan yang dihadiri Wakil Bupati, alim ulama, cendekiawan, pengasuh pondok pesantren, dan organisasi kemasyarakatan Islam itu menghasilkan dokumen kesepakatan resmi untuk memerangi narkoba, prostitusi, riba, dan penyakit masyarakat lainnya.
Ketua MUI Madina, H. Muhammad Nasir Nasution, dalam pertemuan itu menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam gerakan amar ma’ruf nahi mungkar.
“Dengan pertemuan ini lahir kesepakatan dan langkah nyata yang dapat dijalankan bersama demi terwujudnya Madina yang beriman, berakhlak, beradab, dan mendapat rida dari Allah Swt,” katanya, seperti dikutip dari pemberitaan resmi Diskominfo Madina.
Minta Data Lengkap dan Bukti
Menanggapi aspirasi LSM Buruh Sergap, MUI meminta agar seluruh informasi mengenai lokasi kafe, hotel, tempat hiburan malam, serta tempat yang diduga menjual minuman keras disusun secara lengkap dan terperinci.
Menurut Ahmad Zainul Khobir, data tersebut harus dilengkapi bukti pendukung berupa dokumentasi foto maupun video agar setiap laporan dapat diverifikasi secara objektif dan dipertanggungjawabkan.
“Data dan dokumentasi yang telah dihimpun nantinya akan menjadi bahan untuk melakukan koordinasi dan audiensi secara langsung dengan Bupati Madina dan Kapolres Madina,” ujarnya.
Langkah itu dimaksudkan agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memperoleh gambaran faktual mengenai lokasi yang dilaporkan masyarakat, kemudian melakukan pemeriksaan serta mengambil tindakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
MUI juga mengapresiasi aksi LSM Buruh Sergap yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Dalam aksi tersebut, pengurus MUI menerima langsung massa dan menampung sejumlah tuntutan, termasuk persoalan Kafe Tio, Kafe Masrin, serta tiga lokasi yang disebut massa sebagai titik produksi dan peredaran tuak, yakni Asom-Asom, Ojolali, dan Rambutan.
Melalui Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom), MUI Madina mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun komunikasi yang konstruktif dan menjaga persatuan. MUI menyatakan terbuka terhadap kritik dan aspirasi, sekaligus berkomitmen mendorong langkah nyata bersama pemerintah, kepolisian, dan alim ulama.
Reporter : Rls/ Lkt
