PANYABUNGAN, Mandailing Pos – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ahmad Taufik Siregar, menyoroti penggunaan kendaraan bermotor berplat nomor luar daerah oleh sejumlah anggota DPRD dan pejabat pemerintah di lingkungan Kabupaten Madina.
Sorotan tersebut disampaikan Taufik saat membahas masih rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Madina. Ia menilai, terdapat ketidaksesuaian antara imbauan pemerintah untuk meningkatkan PAD dengan kondisi di lapangan.
“Mari tingkatkan PAD, tapi hari ini kita pertontonkan, entah berapa ini kendaraan bermotor kita, entah satu, tiga, lima, tapi menggunakan plat kendaraan notabenenya BK, malah ada yang BA dan B,” ujar Taufik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, kendaraan yang terparkir di lingkungan gedung DPRD, yang menurutnya digunakan pejabat eksekutif maupun legislatif, semestinya juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.
“Satu sisi membanggakan, mendengungkan ‘ayo tingkatkan PAD’, tapi kita sendiri tidak melakukan hal itu,” tegasnya.
Menurut Taufik, kendaraan pribadi anggota DPRD maupun pejabat daerah yang beroperasi di Madina perlu memperhatikan kewajiban pajak kendaraan bermotor serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Ia bahkan meminta kendaraan dengan nomor polisi luar daerah tidak diparkir di dalam kawasan gedung pemerintahan, khususnya saat pelaksanaan kegiatan di DPRD Madina.
“Walaupun itu dari pihak kawan-kawan eksekutif, tolong sekali lagi di paripurna berikutnya, apalagi legislatif, kendaraan kita sendiri selaku tuan rumah, parkirlah di luar gedung ini,” katanya.
Pria yang akrab disapa Ucok Rindang itu menegaskan, kritik tersebut disampaikannya sebagai bentuk dorongan agar seluruh pihak meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendukung peningkatan PAD.
“Jangan sekali-kali kendaraan yang pajaknya tidak mendukung pembangunan Madina dan Sumut masuk kawasan gedung ini,” pungkasnya.
Reporter : Rls
