Panyabungan, Mandailing Pos
Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup Madina), Atika Azmi Utammi Nasution meminta Rencana Pembangungan Jangka Panjang (RPJP) kabupaten selaras dengan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) dalam hal pengelolaan kawasan hutan.
Hal itu disampaikan Atika saat membuka Konsultasi Publik RPJP TNBG Periode 2024-2034 di aula balai TNBG, Aek Galoga, Panyabungan, pada Selasa, 4 Maret 2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten II Ahmad Meinul Lubis, Kepala Bapperida Birul Walidain, Kadis PUPR Elpi Yanti Harahap, Kadis Koperasi dan UKM Mukhtar Afandi, Kadis PPKB Elfi Maryanni, para camat dan kepala desa penyangga wilayah TNBG, KPH VIII dan KPH IX, kepolisian, dan polisi hutan
Sedangkan narasumber dalam kegiatan ini adalah pejabat di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kami harapkan ada linearitas, sehingga nanti sama-sama disahkan, kedua dokumen ini tidak ada lagi yang bertolak belakang,” kata Atika
Keselarasan itu dibutuhkan, karena TNBG tidak bisa dilepaskan dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
Di sisi lain, Atika menyambut baik konsultasi publik yang diselenggarakan TNBG. Dia juga meminta peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan sebelum dokumen disahkan.
Ditambahkan Atika, selama ini hanya sedikit yang hadir saat diselengarakan konsultasi publik, termasuk rencana pembangunan daerah. Namun, saat disahkan muncul kritik dari berbagai pihak.
“Kepada seluruh camat yang wilayahnya masuk daerah penyangga, kami harap proaktif. Kalau diminta kerja sama selama itu masih sesuai koridor, kami minta proaktif menjalankan program yang sudah disahkan,” pesan dia.
Wabup Atika berharap, konsultasi publik ini menghasilkan program yang dapat meminimalisasi konflik sosial dengan tidak mengenyampingkan kebutuhan konservasi alam.
Sebelumnya, Kepala Balai TNBG Hartono menjelaskan konsultasi publik ini merupakan salah satu rangkaian sebelum RPJP TNBG periode 2025-2034 diusulkan ke kementerian untuk disahkan.
“Rangkaian yang harus dilalui adalah dikonsultasikan dulu dengan stakeholder terkait yang ada di Pemkab Madina,” kata dia.
Dia meminta kepada para peserta memberikan masukan untuk menyempurnakan draf yang sebelumnya telah disusun. “Harapannya dengan disahkannya nanti RPJP ini, kami selaku pemandu kawasan TNBG bisa berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja sama dengan Pemkab Madina,” pungkas Hartono.
Reporter : Rls
