Puncak Sorik Marapi, Mandailingpos– Warga Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal mengeluhkan modal usaha untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) yang mereka kelola. Banyak usaha yang bisa dilakukan, namun karena modal tidak ada, akhirnya hanya sebatas angan – angan
Hal itu disampaikan Ramli Nasution, salah seorang perwakilan warga saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah ( Perda ) tentang Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan anggota DPRD Sumatera Utara H. Aswin Parinduri, Minggu (14/06/2026) bertempat di MDTA Al Munawaroh Sibanggor Julu.
Selain dihadiri ratusan warga dan pelaku UMKM, sosper ini juga dihadiri Forpiincam Puncak Sorik Marapi, Kepala Desa Sibanggor Julu Zulfikar Tanjung, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan kaum ibu.
” Selain destinasi wisata, potensi tanaman sayuran di Sibanggor Julu ini sangat bagus karena ia berada di kaki gunung Sorik Marapi. Namun sangat disayangkan, para warga di sini terkendala modal untuk penggarapan lahan, penanaman serta pemeliharaan sayuran. Akhirnya terkadang sayuran yang ditanam warga hasilnya tidak memuaskan,’ sebut Ramli Nasution.
Ia berharap agar pemerintah menyiapkan bapak angkat yang bisa memberikan modal atau minimal bisa memberikan arahan terkait pengolahan dan penanaman sayuran di wilayah ini. Silakan bapak lihat, mulai masuk kedesa ini banyak tanaman kol yang ditanam warga. Ini buktinya tanah di desa Sibanggor Julu sangat subur,”, ujarnya.
Anggota DPRD Sumatera Utara, H. Aswin Parinduri dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa tanah di kecamatan Puncak Sorik Marapi ini sangat subur karena berada di lereng gunung Sorik Marapi. Ia berjanji keluhan warga ini akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi bagaimana caranya agar pelaku pelaku UMKM di kawasan ini bisa didampingi pemerintah.
Sedangkan Indah Annisa, SE, MM sebagai narasumber sumber dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa masalah yang sering dihadapi masyarakat dalam pengembangan UMKM dan koperasi, mulai dari keterbatasan modal usaha dan sulit memperoleh pinjaman dari bank karena tidak memiliki agunan atau persyaratan administrasi yang lengkap.
Kendala lainnya, sebut Indah Annisa kesulitan pemasaran produk serta jangkauan pasar masih terbatas pada wilayah lokal. Kurangnya kemampuan promosi melalui media sosial dan marketplace. Legalitas dan Perizinan
Banyak pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, atau izin edar.
Sedangkan permasalahan Koperasi mulai dari rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Manajemen koperasi belum profesional. Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan. Minimnya regenerasi pengurus koperasi.
Reporter : Lokot Husda Lubis
