Panyabungan, Mandailing Pos
Tokoh masyarakat, perwakilan organisasi keagamaan, akademisi dan aktivis muda, Selasa (15/4/2025) mengikuti kegiatan Diskusi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Kegiatan yang digagas Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menjadi forum terbuka menyerap aspirasi lintas sektor sebagai fondasi pembangunan jangka menengah daerah.
Dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal langsung dihadiri Ketua MUI Madina, KH. Muhammad Nasir. Kehadiran MUI bukan sekadar simbolis, melainkan sebagai aktor substantif dalam proses pengawalan arah pembangunan daerah. Beliau hadir bersama Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Madina, H. Ikhwan Siddiqi.
Dalam keterangannya, KH. Muhammad Nasir menegaskan bahwa MUI memandang penting keterlibatan lembaga keagamaan dalam penyusunan RPJMD.
Menurutnya, pembangunan yang hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi tanpa disertai nilai-nilai spiritual akan melahirkan ketimpangan moral dan kegersangan sosial.
Beliau menyatakan, RPJMD tidak cukup hanya menjadi dokumen teknokratik yang kering dari nilai, melainkan juga harus menjadi pedoman moral bagi arah kemajuan daerah.
“RPJMD bukan sekadar lembaran perencanaan, tapi a
visi masa depan daerah. Jika kita ingin Mandailing Natal berkembang dengan keadilan dan berkah, maka nilai-nilai Islam dan moralitas masyarakat harus menjadi dasar pijakannya”
‘ Itulah sebabnya MUI hadir, untuk mengingatkan dan memberikan masukan agar arah pembangunan tidak melenceng dari koridor etika dan nilai-nilai keummatan,” ujar KH. Muhammad Nasir.
Beliau juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis Masjid dalam proses pembangunan sosial, seperti pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dan wakaf, penguatan pendidikan karakter Islami, serta pembinaan keluarga sakinah sebagai bagian dari ketahanan sosial masyarakat.
Dalam konteks ini, peran MUI bukan hanya sebagai pengamat dari luar, melainkan sebagai mitra dialogis yang menyumbangkan perspektif spiritual dalam proses teknokratis perencanaan pembangunan.
Sedangkan H. Ikhwan Siddiqi, mengatakan, bahwa MUI melalui Komisi Penelitian dan Pengkajian telah memetakan beberapa isu strategis keumatan yang layak dimasukkan dalam kerangka RPJMD.
Ia mencontohkan pentingnya revitalisasi lembaga pendidikan berbasis pesantren, pendirian pusat kajian Islam terpadu, serta penguatan regulasi daerah yang berpihak pada ekonomi syariah dan pelestarian budaya lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.
“Kami sedang menyiapkan naskah akademik berisi masukan yang konkret. Bukan sekadar harapan ideal, tapi gagasan yang bisa langsung dieksekusi dalam bentuk program”
‘Misalnya, optimalisasi dana zakat daerah, pemetaan potensi wakaf produktif, hingga pelatihan manajemen masjid berbasis digital untuk pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Di akhir kegiatan, KH. Muhammad Nasir kembali menegaskan bahwa MUI Mandailing Natal siap mendampingi pemerintah daerah dalam setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, termasuk dalam proses evaluasi dan pengawalan program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kehidupan keumatan.
Reporter : Rls
