Warga Hutanamale Minta Jalan Sentra Produksi Dianggarkan di APBD 2027

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype

PUNCAK SORIK MARAPI, Mandailingpos — Warga Dusun Hutanamale Julu, Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi (PSM), meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan DPRD Madina memperhatikan kondisi jalan menuju sentra produksi pertanian masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan menjelang pembahasan APBD Madina Tahun Anggaran 2027. Warga berharap pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan yang selama ini menjadi akses utama menuju kawasan pertanian.

Muhammad Nasution, warga setempat, mengatakan selama ini perbaikan jalan dilakukan secara swadaya. Warga bahkan harus patungan membeli material, dan terkadang mendapat bantuan dari warga Hutanamale yang berada di Kota Medan.

“Selama ini jalan ke daerah sentra produksi pertanian di Dusun Hutanamale Julu diperbaiki secara swadaya. Warga patungan, terkadang juga dibantu warga Hutanamale yang ada di Kota Medan,” ujar Muhammad Nasution, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, jalan menuju kawasan sentra produksi tersebut pernah dibangun pada masa pemerintahan Bupati Madina H. Amru Daulay. Namun, setelah masa jabatannya berakhir, warga mengaku belum melihat adanya perbaikan melalui APBD Madina.

BACA JUGA:  Puluhan Tahun Warga Hutabaringin Julu Harapkan Pembangunan SD

Hal senada disampaikan Nurhayati, warga Puncak Sorik Marapi. Ia mengatakan warga terpaksa bergotong royong dan mengumpulkan dana secara swadaya agar kondisi jalan tetap dapat dilalui.

“Kami tetap patungan untuk memperbaiki jalan. Kalau menunggu pemerintah, masyarakat akan semakin kesulitan,” katanya.
Nurhayati berharap pimpinan DPRD Madina bersama pemerintah daerah dapat turun langsung melihat kondisi jalan tersebut.

Sementara itu, Kepala Desa Hutanamale, Ahmad Husein, membenarkan kondisi jalan menuju sentra produksi pertanian tersebut. Ia mengatakan warga selama ini bergotong royong memperbaiki jalan dengan kemampuan yang ada.

Menurutnya, panjang jalan yang perlu diperhatikan sekitar 3 kilometer. Jalan tersebut setiap hari dilalui warga karena menjadi akses menuju kawasan perkebunan kopi seluas sekitar 300 hektare, dengan sekitar 30 hektare di antaranya sudah memasuki masa panen.

“Warga bergotong royong. Kadang kami mengajak warga untuk membeli semen dan pasir. Warga sudah berbuat semampunya,” ujar Ahmad Husein.

Ia menambahkan, pemerintah desa dan masyarakat telah beberapa kali mengajukan proposal agar pembangunan jalan tersebut dapat dibiayai melalui APBD Madina.

BACA JUGA:  Pembangunan Jalan Simpang Pagur-Banjar Lancat Terkendala Efisiensi Anggara

“Proposal sudah pernah diajukan. Bahkan, terkadang masyarakat menilai kami negatif karena dianggap tidak memperjuangkan pembangunan jalan tersebut, padahal pengajuan sudah dilakukan,” katanya.

Reporter : Rls

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!