Oleh : Lokot Husda Lubis
Redaktur Mandailingpos
1.370 anak di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengalami putus sekolah menjadi perhatian publik. Jumlah tersebut dinilai cukup besar dan membutuhkan penjelasan secara terbuka mengenai sebaran wilayah serta faktor penyebabnya.
Data tersebut mungkin telah dirinci berdasarkan kecamatan. Publik masih mempertanyakan kecamatan mana yang memiliki angka putus sekolah tertinggi serta apa penyebab dominannya.
Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Madina, mengingat pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan generasi muda.
Selama ini, masyarakat Madina dikenal memiliki semangat dan ketekunan dalam menyekolahkan anak. Karena itu, munculnya angka 1.370 anak putus sekolah menjadi pertanyaan besar: apa yang menyebabkan mereka tidak sekolah ?.
Jika data tersebut akurat, pemerintah perlu segera melakukan verifikasi dan pemetaan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya mengetahui jumlahnya, tetapi juga harus diketahui identitas permasalahan, usia anak, jenjang pendidikan, lokasi tempat tinggal, serta penyebab mereka berhenti sekolah.
Beragam Faktor Penyebab
Putus sekolah tidak selalu disebabkan satu faktor. Kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu persoalan yang kerap memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.
Meskipun biaya pendidikan tertentu telah digratiskan, keluarga kurang mampu masih menghadapi biaya pendukung seperti seragam, buku, sepatu dan transportasi. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, sebagian anak bahkan terpaksa membantu orang tua memenuhi kebutuhan keluarga.
Selain faktor ekonomi, rendahnya minat dan motivasi belajar juga dapat menjadi penyebab. Anak yang mengalami kesulitan mengikuti pelajaran atau merasa tidak mampu mengejar ketertinggalan dapat kehilangan semangat untuk bersekolah.
Faktor keluarga juga tidak kalah penting. Kesibukan orang tua, kurangnya pengawasan terhadap pendidikan anak, maupun rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan sekolah.
Di lingkungan sekolah, persoalan seperti perundungan atau bullying juga perlu menjadi perhatian. Anak yang merasa tidak aman atau tidak nyaman di sekolah berpotensi enggan datang ke sekolah.
Selain itu, pengaruh pergaulan, keinginan untuk bekerja, serta perkawinan pada usia anak juga dapat menyebabkan pendidikan terhenti.
Faktor geografis juga patut diperhatikan. Kondisi wilayah Madina yang luas menyebabkan masih terdapat anak-anak yang harus menempuh jarak cukup jauh menuju sekolah. Di sejumlah wilayah, anak bahkan harus berjalan kaki hingga 1 kilometer lebih untuk mencapai sekolah.
Perlu Data Terbuka dan Langkah Nyata
Angka 1.370 anak putus sekolah tentu menjadi pekerjaan besar bagi Pemkab Madina. Pemerintah bersama DPRD perlu melakukan kajian mendalam untuk memastikan data tersebut sekaligus mencari akar persoalannya.
Solusi yang dibutuhkan tidak cukup hanya berupa program pendidikan secara umum. Anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi tentu membutuhkan penanganan berbeda dengan anak yang berhenti sekolah akibat bullying, kesulitan belajar, faktor keluarga, geografis maupun faktor lainnya.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Sipalangka, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari solusi. Namun, keberadaan Sekolah Rakyat saja belum tentu mampu menyelesaikan seluruh persoalan putus sekolah di Madina.
Pemkab Madina perlu memiliki peta jalan yang jelas untuk menekan angka putus sekolah, mulai dari pendataan, pencegahan, penjangkauan anak yang telah berhenti sekolah, hingga memastikan mereka dapat kembali memperoleh pendidikan.
Pemerintah juga perlu melibatkan sekolah, pemerintah desa, orang tua, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam melakukan penelusuran terhadap anak-anak yang tidak lagi bersekolah.
Persoalan 1.370 anak putus sekolah tidak boleh berhenti sebagai angka dalam sebuah laporan. Di balik angka tersebut terdapat anak-anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan dan berpotensi menghadapi persoalan sosial serta ekonomi di masa depan.
Karena itu, diperlukan tindakan nyata, terukur dan berkelanjutan dari pemerintah untuk menekan angka putus sekolah di Madina. Publik juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai data tersebut, termasuk kecamatan dengan angka tertinggi dan penyebab utamanya.
