Koperasi Rido Ilahi Gagas Umrah Laut dari Batahan, Biayanya Rp 20 Juta

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Oplus_131072

PANYABUNGAN, Mandailingpos – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemberangkatan umrah melalui jalur laut dengan menggunakan kapal pesiar.

Dukungan itu disampaikan Bupati Madina H. Saipullah Nasution saat menerima audiensi pengurus Koperasi Jasa Maritim Rido Ilahi di Ruang Kerja Bupati, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis, (5/11/ 2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten III Setdakab Madina yang juga Kepala Dinas Perhubungan, Lismulyadi Nasution.

Bupati Saipullah menilai inisiatif umrah via laut sejalan dengan prioritas daerah untuk percepatan operasional Pelabuhan Palimbungan, Batahan, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi Pantai Barat Sumatra.

“Kami sangat mendukung rencana ini. Kehadiran armada kapal pesiar umrah ini beriringan dengan rencana kami untuk mengirim komoditas CPO secara langsung ke India,” ujar Saipullah.

Menurutnya, Pelabuhan Palimbungan tidak hanya berfungsi sebagai pelabuhan penumpang, tetapi juga sebagai pintu ekspor produk unggulan UMKM Madina.

“Seperti minyak nilam dan Kopi Mandailing yang notabene sudah mendunia agar diserap langsung dalam rantai pasok pelayaran ini,” katanya.

BACA JUGA:  Hasil Penggalangan Donasi Untuk Asmaul Husna Diserahkan

Konsep Integrasi Pelabuhan dan Biaya Rp 20 Juta

Sementara itu, Ketua Koperasi Produsen Riandja Sangap Gabe Arta, H. Albiner Sitompul, menjelaskan konsep yang diusung adalah integrasi konektivitas antar-pelabuhan di pesisir barat Sumatra.

Rute yang dirancang meliputi Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu, Teluk Bayur Padang, Palimbungan Batahan di Madina, Sibolga, Barus, Labuhan Aji, hingga Sabang Aceh. Upaya ini bertujuan menghidupkan kembali kawasan Pantai Barat agar berdaya saing sejajar dengan Pantai Timur.

Dari sisi pembiayaan, Albiner menyebut biaya perjalanan pulang-pergi (PP) diperkirakan Rp 20 juta hingga Rp. 24 juta per jemaah. Biaya tersebut sudah mencakup logistik dan pengangkutan awal.

“Kami sangat berharap Pemerintah Pusat maupun Pemkab Madina dapat memberikan perhatian, khususnya dalam bentuk regulasi pendukung dan skema subsidi BBM kapal agar efisiensi biaya perjalanan jemaah dapat terus dipertahankan,” ujarnya.

Ia memaparkan, skema perjalanan umrah via laut direncanakan berlangsung 9 hingga 12 hari. Kapal yang digunakan merupakan milik koperasi dengan sistem logistik terpadu berbasis kemitraan daerah.

BACA JUGA:  Titi Gantung Hutarimbaru Sudah di Anggarkan Tahun 2025, Tapi Terkena Efisiensi Anggaran

Pasokan konsumsi kapal akan melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan koperasi produsen di empat provinsi yang dilintasi. Dengan potensi jemaah umrah asal Madina yang mencapai 2.000 orang per tahun dan target awal koperasi 200 jemaah per bulan, seluruh bahan pangan akan menggunakan komoditas lokal.

“Menu harian jemaah akan disesuaikan dengan selera Nusantara, termasuk menghadirkan kuliner khas daerah seperti ikan asap Madina selama pelayaran,” kata Albiner.

Untuk menjaga kekhusyukan ibadah, koperasi juga menyiapkan fasilitas ibadah dan pembekalan manasik intensif di atas kapal yang akan diisi penceramah ternama, seperti Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Abdul Somad.

Terkait aspek teknis, Albiner menambahkan, dengan kondisi kedalaman (draft) Pelabuhan Batahan saat ini, kapal utama berukuran besar akan berlabuh dengan sistem lego jangkar di perairan lepas Batahan. Proses embarkasi dan debarkasi jemaah dari darat menuju kapal utama akan menggunakan tender boat berkapasitas 100 hingga 120 penumpang per trip.

Reporter ; Rls/ Eff

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!