MEDAN, Mandailingpos – Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD (P-APBD) Sumut Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut, H. Aswin Parinduri, S.H., M.H., dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Kamis (10/9/2026).
Aswin menegaskan, persetujuan Fraksi Golkar diberikan dengan sejumlah catatan, terutama terkait penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, pelayanan dasar, dan peningkatan kualitas pembangunan.
“Persetujuan Fraksi Golkar terhadap P-APBD 2026 didasarkan pada keberlanjutan pembangunan dan kehidupan masyarakat Sumatera Utara. Penguatan PAD dan kemandirian fiskal harus tetap menjadi agenda strategis pemerintah provinsi,” ujar Aswin.
Dalam pandangan akhirnya, Aswin menyebut pendapatan daerah dalam P-APBD 2026 meningkat dari Rp11,664 triliun menjadi Rp12,955 triliun atau bertambah sekitar Rp1,291 triliun.
Sementara PAD meningkat dari sekitar Rp6,967 triliun menjadi Rp7,121 triliun atau bertambah sekitar Rp153,6 miliar.
Menurutnya, peningkatan PAD harus terus didorong agar Sumut semakin mandiri secara fiskal dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer.
Fraksi Golkar juga meminta peningkatan belanja daerah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, pelayanan dasar, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas APBD.
Aswin menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran, mengingat tahun anggaran 2026 memasuki periode akhir.
“Fungsi alokasi dan distribusi APBD harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Golkar, lanjut Aswin, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan P-APBD 2026 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara.
Reporter :: Lokot Husda Lubis
